Warga Banjarkemantren Demo Besar, Tuntut Kejari Sidoarjo Tuntaskan Dugaan Pungli PTSL dan Penyalahgunaan Dana Ketahanan Pangan

Create a vertical poster design with a formal, modern, and patriotic Indonesian theme for a “Peaceful Village Head Election”. Use dominant red, white, and light blue colors with traditional Indonesian batik ornaments on the left and right borders. Add decorative elements such as red-and-white ribbons, small stars, confetti, and festive accents while maintaining an official government-style appearance. At the top of the poster, place organization logos and the text: “PAGUYUBAN KEPALA DESA INDONESIA (PKDI) KECAMATAN BALONGBENDO BERSAMA FORKOPIMKA BALONGBENDO, KABUPATEN SIDOARJO” Add a bold large 3D-style headline in the center: “SIAP MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAMAI (PILKADES DAMAI)” In the middle section, show a realistic group photo of 7 officials and community leaders standing in front of a government building, posing with their right hands on their chest. The group should include village heads, police officers, military personnel, and village officials. Use natural lighting and a formal documentary-style composition. At the bottom, add a ribbon/banner with the text: “UNTUK BALONGBENDO YANG AMAN DAN MAJU” Design style: clean and professional Indonesian government organization poster combination of flat illustration and realistic photography symmetrical layout high quality Instagram-friendly sharp details vertical 4:5 ratio.

Sidoarjo — Ratusan warga Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (5/1). Dengan penuh semangat, mereka menuntut penyelesaian dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta kasus penyalahgunaan dana ketahanan pangan yang telah dilaporkan sejak April 2024.

Koordinator aksi, Anang Khoirul Azim, mengungkapkan bahwa pungutan dalam proses PTSL di desanya tidak berbentuk uang, melainkan berupa barang. Warga diminta menyediakan tiga patok dengan total biaya Rp 45 ribu dan empat materai seharga Rp 44 ribu. Padahal, mereka sudah dipungut biaya Rp 150 ribu per peserta.

“Jika ditotal, 1.100 peserta PTSL membayar biaya tambahan hingga mencapai Rp 104 juta. Ini jelas tidak sesuai aturan,” tegas Anang.

Selain itu, warga juga menyoroti penyalahgunaan dana ketahanan pangan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mencegah stunting. Namun, dana tersebut justru digunakan untuk bisnis sapi yang hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat.

"Sapi yang dibeli dengan dana desa malah dijual lagi. Seharusnya manfaatnya untuk warga, bukan dijadikan bisnis pribadi," ujarnya geram.

Dalam orasinya, warga mendesak Kejari Sidoarjo untuk segera menuntaskan kasus ini. Mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan dan membawa persoalan tersebut ke Kejati Jawa Timur jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi, memastikan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus ini.

“Kami masih mendalami laporan tersebut dan memerlukan waktu untuk memastikan adanya unsur pidana. Jika ada bukti tambahan, kami mohon warga dan LSM dapat menyerahkannya,” jelas John.

Ia juga mengapresiasi aksi warga yang tetap tertib dalam menyuarakan dukungan terhadap penegakan hukum.

“Kami tidak main-main dalam pemberantasan korupsi, apalagi jika itu sangat meresahkan masyarakat,” tandasnya.

Aksi demonstrasi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Banjarkemantren tidak akan diam menghadapi dugaan pelanggaran yang merugikan mereka. Warga berharap Kejari Sidoarjo segera menunjukkan keberpihakannya dalam menegakkan keadilan.(Jh)