Sidoarjo – Semangat transparansi dan keterbukaan informasi membuncah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan warga memadati Alun-Alun Sidoarjo pada Minggu pagi (25/5), dalam perayaan puncak Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2025 tingkat Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi momentum besar bagi Kabupaten Sidoarjo yang didaulat sebagai tuan rumah gelaran akbar tahunan tersebut. Dengan semangat kolaboratif, berbagai instansi menghadirkan layanan publik terbuka langsung kepada masyarakat. Stan-stan pelayanan seperti SP4N Lapor, PPID, Call Center 112, hingga Smart City dan Satu Data Sidoarjo menjadi magnet utama pengunjung.
Tak hanya soal informasi publik, kemeriahan acara juga diramaikan dengan senam bersama, pelayanan kesehatan gratis, bazar UMKM, hingga pelayanan SIM keliling dan donor darah. Di antara stan, Podcast Dialog Publik pun hadir membahas pentingnya keterbukaan informasi dalam era digital.
Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana yang membuka acara bersama jajaran Forkopimda menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya.
“Keterbukaan bukan sekadar kewajiban birokrasi, tapi denyut nadi kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Saat informasi dibuka akuntabel, dan partisipasi diperluas, di situlah peradaban kita bertumbuh,” tegas Wabup Mimik.
Turut hadir Ketua Komisi Informasi Jatim Edi Purwanto dan Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang menegaskan pentingnya HAKIN sebagai pemicu budaya transparansi di seluruh daerah.
“Kami berharap peringatan ini menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain untuk terus menggelorakan keterbukaan informasi di berbagai sektor,” kata Edi.
Sebagai simbol semangat tersebut, dilakukan pula penyerahan pohon jambu sebagai ‘Pohon Keterbukaan Informasi Publik’ dari Komisi Informasi Jatim kepada Wabup Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, dan Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo.
Acara semakin semarak dengan pembagian doorprize menarik bagi peserta aktif di media sosial. Perayaan HAKIN 2025 di Sidoarjo pun bukan sekadar seremonial, tetapi panggung kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. (Hum/jn)
