Sidoarjo - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Kamis (15/10/2026). Kunjungan ini untuk memastikan koperasi berjalan dan ketersediaan kebutuhan pokok bersubsidi bagi masyarakat terpenuhi.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah pimpinan BUMN terkait, di antaranya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota dan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Riza Ramadani.
Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar itu dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Koperasi Tambakrejo dilengkapi armada operasional berupa satu truk logistik, satu mobil pikap, dan dua becak motor untuk mendukung distribusi barang.
“Ini bukan sekadar toko atau supermarket, melainkan koperasi milik seluruh warga Desa Tambakrejo. Gedung megah dan sarana ini hadir langsung untuk melayani kebutuhan bapak dan ibu di sini,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan warga.
Menurutnya, keberadaan KDKMP diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan barang bersubsidi secara langsung, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
Sejumlah kebutuhan yang disediakan antara lain beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, serta minyak goreng bersubsidi. Zulkifli menyebut LPG 3 kilogram dijual Rp 16 ribu dan minyak goreng Rp 16.700 per liter.
Petani juga diharapkan dapat mengakses pupuk bersubsidi melalui koperasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memenuhi kebutuhan pokok, KDKMP Tambakrejo dirancang menyediakan layanan keuangan melalui agen BNI. Warga dapat memanfaatkan layanan transaksi, pembayaran listrik, pengiriman dan pengambilan uang, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha sesuai persyaratan.
Koperasi ini juga diproyeksikan menjadi salah satu saluran penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan beras pemerintah.
Zulkifli menekankan pentingnya pengelolaan koperasi secara profesional dan transparan. Kepala desa sebagai ketua dewan pengawas bersama pengurus dan manajer koperasi diminta memastikan operasional berjalan baik serta memberikan manfaat bagi warga.
“Koperasi ini punya Bapak, punya Ibu, warga Desa Tambakrejo. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab nanti kepala desa bersama kepala koperasi dari warga sini yang dibantu manajer koperasi,” katanya.
Ia menambahkan, selama dua tahun pertama, gaji pengelola koperasi akan ditanggung PT Agrinas Pangan Nusantara sesuai skema yang disiapkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana menegaskan Pemkab Sidoarjo mendukung pengembangan KDKMP sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mimik mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo aktif memberikan pendampingan serta pelatihan kepada pengurus agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Mimik.
Dia juga menilai keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal penting untuk memperluas akses pemasaran, membuka peluang usaha, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, sekitar 207 KDKMP telah selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 koperasi dilaporkan telah beroperasi.
Pemkab Sidoarjo berharap pendampingan, peningkatan kapasitas pengurus, dan keterlibatan UMKM lokal dapat mendorong KDKMP berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat yang mampu memberikan manfaat nyata bagi warga desa dan kelurahan. Jun
