Sidoarjo - Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, M.Kn., menyambut baik kunjungan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu (15/1/2025). Kehadiran Kepala LKPP dalam rangka sosialisasi Katalog Elektronik versi 6 ini disambut hangat sebagai langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam sambutannya, Subandi mengapresiasi peluncuran Katalog Elektronik versi 6 yang menjadi pengembangan dari versi sebelumnya. Sistem terbaru ini mempermudah proses pengadaan, termasuk kemudahan pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM). Selain itu, integrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri memungkinkan pengadaan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Sesuai arahan Presiden, Katalog Elektronik bisa menghemat anggaran belanja hingga 20-30% dan meningkatkan efisiensi biaya administrasi. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan di Sidoarjo,” ujar Subandi.
Sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Jawa Timur, transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap sistem baru ini dapat mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas pembangunan, dan menciptakan persaingan sehat.
Fokus pada Produk Lokal dan UMKM
Sementara itu, Kepala LKPP RI, Dr. Hendrar Prihadi, menekankan pentingnya semangat belanja produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mencapai Rp1.200 triliun, di mana Rp400 triliun di antaranya digunakan untuk belanja dalam negeri.
“Belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus utama. UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal, melibatkan tenaga kerja, dan memutar roda ekonomi di daerah,” tegas Hendrar.
Melalui Katalog Elektronik versi 6, UMKM kini dapat menikmati kemudahan dalam proses transaksi dengan pemerintah, termasuk pembayaran yang lebih cepat. Sistem M2M (machine-to-machine) memungkinkan semua proses, mulai dari pemesanan hingga pembayaran, dilakukan dalam satu dashboard yang terintegrasi.
“Saya mengimbau pejabat pengadaan memastikan standar SNI, layanan purna jual, dan harga yang sesuai pasar agar belanja pemerintah tetap efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandojo, ST, MT, Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto, SE, MM, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Dengan adanya Katalog Elektronik versi 6, Sidoarjo siap menjadi pelopor dalam pengadaan berbasis digital yang efisien, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. (Jun)
