 |
| Alun alun Kabupaten Sidoarjo |
Sidoarjo – Proyek revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo tengah menjadi sorotan. Penurunan nilai penawaran dari para kontraktor hingga lebih dari 18% dari pagu anggaran proyek menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada kesalahan dalam perhitungan harga satuan barang oleh tim perencana, atau justru ada faktor lain yang mempengaruhi angka tersebut?
Direktur Centre of Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin, mengungkapkan keheranannya atas fenomena ini. “Ada apa ini? Kok bisa nilai penawaran turun drastis hingga Rp 6 miliar dari pagu anggaran Rp 29 miliar menjadi Rp 23 miliar? Ini patut dipertanyakan,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, setiap komponen biaya proyek konstruksi memiliki batasan dan aturan, mulai dari harga bahan bangunan, upah tenaga kerja, pajak, hingga keuntungan kontraktor. Karena itu, seharusnya perbedaan penawaran tidak jauh dari pagu anggaran, paling realistis di bawah 10%. Jika ada yang berani menawar jauh di bawah itu, ada dua kemungkinan: harga pagu proyek yang terlalu tinggi atau penawaran kontraktor yang berisiko terhadap kualitas pembangunan.
“Jangan sampai kualitas bangunan dikorbankan karena menekan harga terlalu murah. Bisa saja bahan yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan proyeknya mangkrak karena kontraktor kehabisan dana,” tegas Kasmuin.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya transparansi dari Pemkab Sidoarjo, terutama dinas terkait, untuk menjelaskan secara terbuka desain dan spesifikasi proyek senilai Rp 29 miliar tersebut.
“Masyarakat berhak tahu wajah baru Alun-Alun Sidoarjo nanti seperti apa. Jangan tiap tahun ada anggaran revitalisasi tapi hasilnya tidak jelas,” tandasnya.
Ia berharap dengan adanya transparansi, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya proyek, mulai dari pelaksanaan hingga hasil akhirnya.
“Kalau kita tidak tahu desain dan speknya seperti apa, lalu bagaimana bisa mengawasi?” pungkasnya.
