SIDOARJO – Polemik terkait pengelolaan Pasar Surungan di Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, akhirnya menemukan titik terang melalui forum hearing yang digelar Rabu (23/4/2025) di Balai Desa Penambangan. Hearing mempertemukan pedagang pasar dengan BUMDes Penambangan, DPRD Sidoarjo Komisi B, serta dinas terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Desa Penambangan menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait tata tertib pemanfaatan aset desa berupa pasar dan batas kewenangan antara pedagang serta pengelola pasar.
> “Pertemuan ini mempertegas terkait batas kewenangan dan tata tertib aset desa yang harus dijalankan oleh pedagang maupun pengelola,” ujar Kepala Desa Penambangan, Helmi Firmansya.
Helmi menjelaskan, salah satu isu utama yang mencuat adalah terkait besaran retribusi pasar. Awalnya ditetapkan Rp10.000 per hari, namun kini disepakati menjadi Rp6.000. Penetapan ini diatur dalam peraturan kepala desa guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Tak hanya itu, Helmi juga menyoroti keberadaan pedagang liar yang berjualan di luar sistem resmi pasar. Ia mengimbau para pedagang untuk membentuk paguyuban sebagai wadah komunikasi sekaligus pengendalian.
“Untuk mengantisipasi itu, silakan dibentuk paguyuban agar bisa mengendalikan pedagang liar,” tegasnya.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, menyambut baik hasil hearing yang menurutnya telah menciptakan suasana kondusif.
“Hari ini kita lihat sudah berjalan dengan baik. Apa yang menjadi unek-unek masyarakat sudah ditampung pemerintah desa, dan apa yang menjadi keinginan desa juga tersampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
Kusumo juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses perkembangan dan penataan pasar agar berjalan secara bertahap dan berkesinambungan.
“Apa yang menjadi PR bersama dalam perkembangan pasar ini akan kita kawal agar berjalan optimal,” pungkasnya.
