SIDOARJO – Dalam upaya mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Sidoarjo bagian selatan, Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH.,Kn turun langsung menyusuri aliran Sungai Mbah Gepuk, Jumat (20/6/2025). Bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta sejumlah pejabat teknis lainnya, Subandi meninjau kondisi sungai yang menjadi titik krusial banjir di wilayah Tanggulangin, Candi, hingga Porong.
Langkah ini menjadi bagian dari program percepatan normalisasi sungai yang difokuskan pada kawasan rawan banjir. Menurut Bupati Subandi, pendangkalan akibat endapan lumpur serta tumbuhan liar seperti eceng gondok dan kangkung menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya aliran air.
“Banyak aliran sungai yang tertutup oleh tanaman liar. Ini yang membuat air tidak mengalir lancar dan akhirnya menyebabkan banjir. Kami pastikan pengerjaan normalisasi akan dipercepat,” tegas Subandi.
Ia menyebutkan bahwa normalisasi tahap awal akan dilakukan sepanjang 2,5 kilometer, dengan target total sepanjang 3,8 kilometer hingga akhir Juli 2025. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berencana membangun DAM di wilayah Kedungpeluk sebagai langkah pengendalian banjir jangka panjang.
“Pemenang proyek sudah ada. Kami akan kontrol langsung pelaksanaan di lapangan. Kalau anggaran kurang, akan kami siapkan dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” tambahnya.
Subandi juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan dukungan dengan mengucurkan dana sebesar Rp 37 miliar untuk penanganan banjir di Sidoarjo. Dana ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Kepala DPUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono menjelaskan bahwa sidak dilakukan di aliran sungai Sidokepuh yang membentang dari Ngaban hingga Kedungpeluk, dengan total panjang sekitar enam kilometer.
“Untuk tahap awal, normalisasi akan difokuskan sepanjang dua kilometer dari Ngaban ke Balonggabus dalam dua minggu ke depan, dilanjutkan 3,8 kilometer ke arah jembatan Kedungpeluk pada bulan Juli,” ujarnya.
Selain pengerukan, kata Dwi, pihaknya juga akan melakukan pembersihan tumbuhan liar yang menyumbat aliran air. Ia menambahkan, banjir di Jalan Raya Porong beberapa waktu lalu terjadi akibat curah hujan ekstrem yang mencapai 114 mm dalam waktu tiga jam, serta kondisi kontur tanah yang landai dan mengalami penurunan.
Guna mendukung upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat juga telah menyiapkan dua unit pompa air di wilayah Ketapang dan Siring. Dwi menegaskan bahwa meski sungai besar di Sidoarjo merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya tetap melakukan pendampingan teknis dan operasional.
“Kapasitas sungai di Sidoarjo saat ini mampu menampung curah hujan hingga 70 mm. Di atas itu, air akan meluap ke permukiman. Maka pengendalian dari arah pesisir Mengare sangat penting,” tandasnya.
Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menuntaskan persoalan banjir yang selama ini menjadi momok warga, terutama di kawasan padat penduduk seperti Tanggulangin dan Candi. Normalisasi sungai menjadi langkah awal dari rangkaian solusi jangka panjang pengendalian banjir di daerah tersebut.(Jh)
