Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) 2025, sebuah ajang pencarian ide dan terobosan baru di bidang pelayanan publik. Kompetisi ini terbuka untuk umum, gratis, dan dapat diikuti oleh perorangan maupun kelompok maksimal tiga orang, dengan syarat memiliki KTP Sidoarjo.
Pendaftaran dan pengajuan proposal dibuka mulai 22 September hingga 19 Oktober 2025 melalui aplikasi SETIA di laman https://setia.sidoarjokab.go.id/kisi. Pemkab menyiapkan total hadiah Rp60 juta serta fasilitas pengajuan hak cipta inovasi bagi para pemenang.
Bupati Sidoarjo H. Subandi saat peluncuran KISI 2025 di Pendopo Delta Wibawa, Senin (22/9), menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, KISI bukan sekadar lomba, melainkan gerakan bersama untuk menghadirkan pelayanan pemerintah yang lebih cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.
> “Inovasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Pemerintah harus berani meninggalkan cara lama. Mari jadikan KISI sebagai gerakan melayani lebih baik, lebih cepat, dan lebih dekat,” ujar Subandi.
Tahun ini, KISI memasuki penyelenggaraan ketiga. Kepala Bappeda Sidoarjo, Muhammad Ainur Rahman, menjelaskan ada tiga kategori yang dilombakan, yaitu:
1. Inovasi daerah – khusus bagi perangkat daerah, OPD, kecamatan, hingga puskesmas.
2. Inovasi teknologi informasi/digital.
3. Inovasi ekonomi, sosial, budaya atau non-digital – terbuka untuk masyarakat umum, pendidik, tenaga kependidikan, pelajar, dan mahasiswa.
Partisipasi masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023 tercatat 67 proposal masuk, sementara pada 2024 melonjak menjadi 124 proposal. Peningkatan tersebut, kata Ainur, menjadi bukti iklim inovasi di Sidoarjo semakin kondusif.
> “Kami berharap tahun ini jumlah partisipasi semakin besar, dengan ide-ide segar yang bisa mempercepat transformasi pelayanan publik di Sidoarjo,” ujarnya.
Dengan adanya kompetisi ini, Pemkab Sidoarjo berharap inovasi tidak hanya lahir dari kalangan birokrasi, tetapi juga dari masyarakat luas, yang pada akhirnya mampu membawa perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik di daerah. Jh
