SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmen penuh dalam menyukseskan program prioritas nasional. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menekankan percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sidoarjo sebagai langkah konkret mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Dalam arahannya, Subandi menyampaikan bahwa KDKMP merupakan program strategis nasional yang mendapat atensi langsung dari Presiden. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta bergerak cepat dengan mengoptimalkan sinergi lintas sektor, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa.
“Target pendirian KDKMP harus segera dimaksimalkan. Kunci utamanya adalah kolaborasi dan kerja bersama di semua level pemerintahan,” tegas Subandi.
Bupati Subandi menginstruksikan para camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis kepada desa. Ia menyoroti sejumlah kendala di lapangan, terutama desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau menghadapi keterbatasan dana.
Selain itu, Subandi meminta agar data pada portal KDKMP diperbarui secara rutin minimal tiga hari sekali. Para camat juga diminta melaporkan perkembangan dan kendala yang dihadapi desa secara berkala agar solusi dapat segera diambil.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan alat berat.
“Pemkab menyiapkan sembilan unit backhoe dan armada truk milik pemerintah daerah. Desa tinggal mengoordinasikan pelaksanaannya di lapangan agar pekerjaan segera tuntas,” jelasnya.
Selain fokus pada KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti pentingnya pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, Sidoarjo masih kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B akibat belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian hukum tata ruang menjadi faktor krusial dalam mendorong investasi. Tanpa kejelasan RDTR, investor akan ragu menanamkan modalnya di Sidoarjo.
Untuk itu, Subandi berencana langsung ke Jakarta pada pekan berikutnya guna mengawal penyelesaian persoalan LP2B, sehingga arah peruntukan wilayah desa dan kelurahan menjadi jelas serta tidak menghambat pembangunan dan investasi.
Menutup arahannya, Bupati Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat.
“Dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat kita wujudkan,” pungkasnya. (jh )
