SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menandai keberhasilan Pemkab Sidoarjo mempertahankan opini WTP selama 13 kali berturut-turut sejak 2013.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026). Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Sidoarjo, Subandi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, opini WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Sidoarjo berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan,” ujar Subandi.
Ia menegaskan, raihan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
Menurut Subandi, hasil pemeriksaan BPK juga menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja pemerintahan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN dan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ke depan, sinergi dan koordinasi akan terus kami perkuat agar capaian ini bisa terus dipertahankan,” katanya.
Bupati berharap opini WTP yang kembali diraih pada tahun ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah secara efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. Jun
