SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penguatan tata kelola keuangan itu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, hingga penatausahaan aset di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Setiap temuan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Seluruh OPD harus segera menindaklanjuti agar tata kelola keuangan dan penatausahaan aset daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Subandi saat menghadiri rapat pemeriksaan LKPD di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/5).
Menurutnya, penguatan pengawasan internal dan peningkatan disiplin administrasi akan terus dilakukan untuk mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen mempertahankan opini WTP melalui pembenahan administrasi, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta penataan aset daerah secara berkelanjutan.
Dalam proses evaluasi tersebut, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan, mulai dari administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga penatausahaan aset tetap daerah.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab Sidoarjo juga menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan, khususnya terkait administrasi pendapatan, pengelolaan belanja, dan penatausahaan aset daerah.
“Komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Melalui evaluasi berkala dan penguatan pengawasan internal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin optimal sekaligus mampu mempertahankan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. (Jun)
