SIDOARJO – Sebanyak 227 kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo menjalani mutasi dan promosi jabatan. Mereka dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (12/8/2026).
Dalam pengukuhan tersebut, Bupati Subandi menegaskan bahwa para kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar memastikan tidak ada anak di Sidoarjo yang putus sekolah, khususnya karena persoalan ekonomi.
“Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk berkembang,” kata Subandi.
Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, sekaligus motor perubahan di lingkungan sekolah.
Menurut Subandi, sekolah yang maju membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan guru, memastikan seluruh siswa memperoleh pendidikan bermutu, serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik.
Ia juga meminta seluruh kepala sekolah mendukung visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2025-2030, yakni “Menata Desa, Membangun Kota: Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
“Peran kepala sekolah di sini, membentuk generasi masa depan melalui pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Subandi juga menekankan pentingnya dukungan kepala sekolah terhadap program prioritas Pemkab Sidoarjo, termasuk program 20.000 beasiswa pendidikan.
Program tersebut diharapkan mampu mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu berhenti sekolah akibat keterbatasan biaya.
Selain itu, Subandi meminta sekolah lebih bijak dalam melaksanakan kegiatan outdoor learning (ODL). Ia mengimbau agar kegiatan pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta didik.
“Tidak usah jauh-jauh. Yang penting teman-teman mampu,” katanya.
Menurutnya, kegiatan ODL sebaiknya cukup dilaksanakan di wilayah Jawa Timur agar tidak menimbulkan kesenjangan di antara siswa.
Bupati juga mengingatkan kepala sekolah yang mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat agar mengelolanya secara profesional dan sesuai spesifikasi.
Ia meminta kepala sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak kontraktor maupun pihak terkait serta tidak ragu meminta pendampingan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
“Silakan Pak Inspektur kasih pendampingan. Biarkan nanti teman-teman kepala sekolah ini betul-betul mendapat pendampingan dalam program perbaikan yang ada di sekolahnya agar selesai dengan baik,” tegasnya.
Subandi berharap tidak ada kepala sekolah yang tersangkut persoalan hukum akibat kesalahan dalam pelaksanaan program pembangunan atau revitalisasi sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menegaskan proses pengisian jabatan kepala sekolah SD dan SMP negeri dilakukan tanpa titipan maupun gratifikasi.
Ia memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional dan tidak ada praktik pemberian imbalan untuk memperoleh jabatan.
“Kalau sampai terjadi ada gratifikasi, akan kita berhentikan. Satu sebagai ASN. Yang kedua sebagai guru,” tegas Subandi.
Ia menekankan integritas kepala sekolah sangat penting karena mereka memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan generasi muda Sidoarjo.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Netti Lastiningsih menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara.
Dari total kepala sekolah yang dikukuhkan, sebanyak 90 kepala sekolah SD negeri merupakan hasil promosi. Sementara lainnya merupakan mutasi dan tetap menduduki jabatan kepala sekolah di tempat berbeda.
Untuk jenjang SMP negeri, terdapat 12 kepala sekolah yang mendapat promosi, sedangkan 15 lainnya merupakan mutasi ke SMP negeri lain.
Netti menjelaskan proses seleksi melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Seluruh proses administrasi juga dilakukan melalui aplikasi SIM KSPSTK (Sistem Informasi dan Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan) milik Kemendikdasmen serta aplikasi BKN.
“Pertek-nya turun, kemudian baru bisa dilakukan proses pengukuhan hari ini,” jelasnya.
Dengan pengukuhan tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap para kepala sekolah baru mampu menghadirkan tata kelola pendidikan yang berintegritas, inklusif, dan berkualitas, sekaligus memastikan setiap anak di Sidoarjo memperoleh hak pendidikan yang layak. Jun
