Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan. Langkah ini diwujudkan dengan digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Kapasitas Pengelola Pelayanan Adminduk 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo.
Bimtek yang digelar di aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo pada 16–19 Juni 2025 ini diikuti para petugas dari seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, pada Senin (16/6/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Mimik menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme petugas pelayanan publik, khususnya di sektor administrasi kependudukan. Ia menekankan bahwa pelayanan harus diberikan dengan ramah, tanpa sikap sinis apalagi mempersulit warga.
> “Jangan sampai warga dipersulit hanya karena alasan seperti jaringan internet lemot atau blangko KTP habis. Itu tidak boleh terjadi,” tegas Mimik Idayana.
Wabup juga menyinggung masih adanya keluhan masyarakat terkait buruknya layanan Adminduk di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Ia menyatakan akan turun langsung ke lapangan secara diam-diam untuk mengecek kualitas pelayanan.
> “Saya akan turun, pakai masker dan kacamata. Saya ingin melihat langsung bagaimana masyarakat dilayani,” ujarnya.
Mimik juga meminta agar setiap permasalahan teknis yang terjadi, seperti kekosongan blangko e-KTP, segera dilaporkan. Ia siap mengupayakan pengadaan blangko dari pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat tetap harus diutamakan.
> “Kalau blangko kosong, kasih penjelasan yang baik. Sampaikan permohonan maaf, beri senyuman. Bilang saja nanti kalau blangko sudah datang, akan kami kabari,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya sosialisasi aktif kepada masyarakat terkait dinamika layanan Adminduk, agar warga tidak kecewa dan tetap percaya pada pelayanan pemerintah.
Langkah Pemkab Sidoarjo ini menjadi contoh konkret upaya reformasi birokrasi pelayanan publik di tingkat daerah, yang fokus pada peningkatan kualitas SDM dan pelayanan berbasis empati kepada masyarakat. Jh
