Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Subandi kembali turun langsung memeriksa proyek pembangunan di wilayahnya. Kali ini, ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada pembangunan Double Deck Parking RSUD R.T. Notopuro, Jumat (5/12/2025). Proyek yang menelan anggaran Rp23 miliar itu kini menjadi sorotan lantaran dinilai tidak menunjukkan progres yang sesuai dengan laporan kontraktor.
Saat meninjau beberapa titik konstruksi, Subandi mendapati sejumlah pekerjaan tidak sesuai standar. Mulai dari kualitas pengecoran yang dinilai buruk, penggunaan material bekas yang dilarang, hingga lemahnya pengawasan dari pihak konsultan.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, saya sebagai pimpinan daerah merasa kurang puas. Beton itu butuh penyangga yang benar, dan tripleks tidak boleh dipakai dua kali. Tapi yang saya lihat tripleks bekas masih digunakan. Banyak cor-coran yang masih mentah,” tegas Subandi.
Ia juga mempertanyakan laporan deviasi pekerjaan yang disampaikan pihak pelaksana proyek. Menurutnya, kondisi di lapangan jauh berbeda dengan laporan tertulis. “Katanya deviasi -8%, tapi kalau melihat kenyataannya yang ndak karu-karuan, itu tidak mungkin. Agenda kita menunjukkan -23% dengan sisa waktu hanya sekitar 15 hari,” ujarnya.
Bupati Subandi menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD R.T. Notopuro beserta konsultan pengawas harus memperketat kontrol kualitas. Ia menambahkan bahwa Pemkab Sidoarjo tidak akan ragu memberikan sanksi bagi kontraktor yang dinilai tidak profesional. “Kalau nanti tidak selesai, ya blacklist dan diberikan nilai merah,” tandasnya.
Direktur RSUD R.T. Notopuro, dr. Atok Irawan, menjelaskan bahwa pembangunan Double Deck Parking merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir yang sudah lama dikeluhkan masyarakat. Bangunan dua lantai itu dirancang memiliki kapasitas 125 unit mobil dan diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pasien serta pengunjung. Untuk mengejar progres, kontraktor disebut telah menambah sekitar 60 tenaga kerja.
Bupati Subandi berharap proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang memenuhi standar mutu. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus didukung fasilitas pendukung yang aman dan layak. “Ini untuk masyarakat. Standar mutu harus dijaga agar layanan kesehatan bisa semakin optimal,” pungkasnya. Jh
