Jakarta – Polri memperkuat peran strategisnya dalam ketahanan pangan nasional dengan membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya ini dilakukan melalui fasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengawalan produksi, serta penyerapan hasil panen petani melalui Perum Bulog, guna memutus ketergantungan petani pada tengkulak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2/2026). Rapat ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025 menjadi fondasi penting untuk memperkuat strategi nasional di tahun 2026.
“Kami melakukan analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk memperkuat strategi ketahanan pangan tahun 2026 agar lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Akses Modal Dibuka, Petani Didampingi.
Di sektor hulu, Polri hadir sebagai fasilitator bagi kelompok tani (poktan) jagung yang selama ini terkendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mendorong petani mengakses pembiayaan perbankan melalui skema KUR, sehingga mereka dapat kembali menanam, memperluas lahan, serta meningkatkan produktivitas.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis di Jawa Barat, di mana petani jagung memperoleh kredit modal untuk pengembangan usaha pertanian mereka.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung nasional.
Harga Dijaga, Tengkulak Diputus
Tidak hanya membuka akses modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berperan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Polri memastikan hasil panen petani tidak lagi terjebak dalam permainan tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog ditetapkan melalui Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan yang digagas Polri tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga mengembangkan lahan tidur, memperkuat tata kelola pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan manajerial yang terstruktur, petani diharapkan mampu mengelola usaha pertanian secara profesional, membayar kewajiban kredit tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Melalui sinergi lintas sektor yang semakin kuat, Polri menargetkan terciptanya ekosistem pertanian jagung yang mandiri, berdaya saing, dan berpihak kepada petani.
Rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus memastikan petani jagung Indonesia tidak lagi terjebak dalam rantai distribusi yang merugikan. Jun
