SIDOARJO – Universitas Anwar Medika bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pemerintah Desa gagangkepuhsari, kecamatan Balongbendo , Kabupaten Sidoarjo, melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan ground checking Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap 2 Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan data penerima bantuan sosial, khususnya program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, tetap akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Perwakilan Universitas Anwar Medika, Dr. Ns. Elis Anita Farida, S.Kep., M.M., mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antar-pihak yang terlibat dalam proses verifikasi data penerima bantuan.
“Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi antar pihak terkait, serta memantapkan langkah teknis dalam pelaksanaan ground checking di lapangan,” ujar Elis.
Menurutnya, proses verifikasi secara langsung diperlukan untuk memastikan data penerima PBI benar-benar menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.
Dalam koordinasi tersebut, Pendamping PKH bersama pihak Desa Gagangkepuhsari membahas sejumlah hal teknis, mulai dari mekanisme pendataan, metode verifikasi, hingga strategi menghadapi berbagai kendala yang berpotensi ditemukan saat pelaksanaan ground checking.
Elis menjelaskan, ground checking merupakan tahapan penting dalam memastikan validitas data melalui pengecekan langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan data penerima PBI dapat diverifikasi secara akurat dan terkini, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Ia juga berharap dukungan dari Kecamatan Balongbendo dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
“Diharapkan melalui kegiatan ini, kualitas data penerima bantuan sosial semakin baik, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Elis.
Koordinasi lintas pihak tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat akurasi data penerima bantuan, tetapi juga mendorong terciptanya pelayanan sosial dan kesehatan yang lebih tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jun
