SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi meminta percepatan normalisasi sungai dan perbaikan saluran air di Kecamatan Wonoayu menjelang musim hujan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi banjir dan genangan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
Arahan itu disampaikan Subandi saat menggelar audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPUBMSDA, Dinas P2CKTR, DLHK, Dinas PMD, dan BPBD Sidoarjo.
Dalam audiensi itu, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing, mulai dari penanganan sungai dan saluran air, titik rawan banjir, hingga perbaikan infrastruktur lingkungan.
Subandi menegaskan, normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah diminta memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegas Subandi.
Sejumlah usulan menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya normalisasi saluran di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour atau saluran pembuangan air di Desa Pagerngumbuk dan Ploso, serta penanganan titik banjir di Desa Karangpuri.
Selain itu, perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS3R) juga menjadi bagian dari pembahasan.
Subandi meminta OPD terkait turun langsung untuk mengecek kondisi saluran yang sempit dan berpotensi menghambat aliran air. Jika diperlukan, pemerintah daerah diminta segera melakukan intervensi melalui pembangunan maupun perbaikan infrastruktur.
“Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Sidoarjo Siapkan BKK Rp 600 Juta per Desa pada 2027
Selain mengantisipasi banjir, audiensi tersebut membahas sejumlah program strategis pemerintah daerah, antara lain percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurut Subandi, penyusunan RDTR menjadi salah satu langkah untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan lahan, termasuk untuk lokasi TPS3R dan aset desa yang masih memerlukan penyesuaian tata ruang.
Ia berharap proses tersebut dapat membantu pemerintah desa menyelesaikan persoalan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga menyampaikan rencana peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa dan kelurahan pada 2027.
“Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp 600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya.
Menutup audiensi, Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta OPD terkait. Ia menekankan agar setiap persoalan yang telah disampaikan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas penanganannya.
Dengan percepatan normalisasi sungai, pembenahan saluran air, dan penanganan titik rawan genangan, Pemkab Sidoarjo berharap risiko banjir dapat ditekan sehingga keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga saat musim hujan. Jun
