SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo mencatatkan tingkat kemiskinan terendah di antara kabupaten se-Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 4,38 persen, turun 0,02 poin persentase dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 4,40 persen.
Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berkomitmen memperkuat program penanggulangan kemiskinan. Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama DPRD meningkatkan sinergi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Data tersebut dipaparkan Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Secara peringkat kabupaten/kota di Jawa Timur, Sidoarjo berada di posisi kelima dengan tingkat kemiskinan terendah, setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Angka kemiskinan Sidoarjo juga jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen.
Meski persentasenya menurun, jumlah penduduk miskin di Sidoarjo justru mengalami kenaikan. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebanyak 107.570 jiwa.
Bagyo menjelaskan, kondisi tersebut diduga dipengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan laju penurunan persentase penduduk miskin.
“Jumlah penduduk miskin memang mengalami kenaikan, tetapi secara persentase terjadi penurunan sebesar 0,02 poin,” kata Bagyo.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tren kemiskinan di Sidoarjo menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin turun dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026, atau berkurang sebanyak 28.330 jiwa.
Sementara itu, persentase penduduk miskin menyusut dari 6,39 persen menjadi 4,38 persen, atau turun 2,01 poin persentase dalam satu dekade.
Subandi Dorong Program yang Menyentuh Masyarakat
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, capaian penurunan persentase kemiskinan harus menjadi momentum untuk memperkuat program kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi.
Sejumlah langkah penanganan kemiskinan akan terus diperkuat, mulai dari bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan, hingga penyaluran sembako.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Selain bantuan sosial, Subandi turut menyoroti kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Ia menyatakan akan membahas persoalan tersebut lebih lanjut bersama Sekretaris Daerah (Sekda), termasuk rencana kenaikan gaji PPPK paruh waktu pada 2027.
“Saya juga akan membahas lebih lanjut dengan Pak Sekda terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer di Sidoarjo. Insya Allah tahun depan akan ada kenaikan gaji untuk teman-teman PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Subandi menilai persoalan kesejahteraan pegawai perlu mendapat perhatian, terutama karena garis kemiskinan rumah tangga di Sidoarjo pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.831.074 per bulan. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengkaji kebijakan penghasilan pegawai, meskipun garis kemiskinan rumah tangga tidak dapat disamakan secara langsung dengan standar gaji individu.
Pemkab Sidoarjo juga akan mengkaji penguatan program sembako murah guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.
Subandi berharap berbagai kebijakan tersebut tidak hanya mempertahankan tren penurunan persentase kemiskinan, tetapi juga mampu mengurangi jumlah warga miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Harapan saya, setiap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” pungkasnya. Jun
