SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi mendorong Forum Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat peran dunia usaha dalam mengatasi pengangguran dan mempercepat pembangunan daerah. Ia meminta kontribusi perusahaan tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri audiensi Forum CSR bersama jajaran perangkat daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta perusahaan swasta di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Senin (26/10/2026).
Menurut Subandi, penguatan pengelolaan CSR menjadi semakin penting di tengah kebutuhan pembangunan dan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD agar program prioritas tetap berjalan.
“Kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi.
Ia mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Dari sekitar 6.000 perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo, potensi CSR dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
CSR Harus Terarah dan Tepat Sasaran
Subandi menegaskan, pelaksanaan program CSR harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah. Koordinasi antara Forum CSR dan perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, perlu diperkuat agar dukungan perusahaan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta pembagian peran antara pemerintah dan perusahaan dirumuskan secara jelas. Salah satu skema yang dapat dibahas adalah komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR, dengan mempertimbangkan kebutuhan program serta kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Subandi menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang masih menjadi perhatian di Sidoarjo. Tingkat pengangguran, menurutnya, perlu ditangani melalui komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.
Ia berharap perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” kata Subandi.
Forum CSR Diharapkan Perkuat Sinergi
Subandi juga menekankan pentingnya penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan pembangunan daerah. Penempatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik perlu direncanakan secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Ia berharap Forum CSR menjadi wadah koordinasi satu pintu sehingga program perusahaan dan pemerintah tidak tumpang tindih serta memiliki arah yang jelas.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Sidoarjo, Herti, menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Herti, Forum CSR diharapkan mampu mendorong tata kelola CSR yang lebih baik, sesuai regulasi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
“Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” ujarnya.
Melalui penguatan Forum CSR, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap potensi dunia usaha dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( jun)
