SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi mendorong pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak berhenti pada pembangunan gerai. Koperasi tersebut diharapkan mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, memasarkan produk UMKM, dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Subandi saat menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo, Vicensia Retnasari, beserta jajaran di ruang Opsroom Setda Sidoarjo, Jumat (16/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, serta penguatan koordinasi dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Subandi mengatakan, pengembangan KDMP membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Salah satu tantangan yang perlu diselesaikan adalah ketersediaan aset serta penentuan lokasi usaha yang strategis.
“Pengembangan KDMP harus kita dukung bersama. Tidak hanya membangun gerai, tetapi juga memastikan kegiatan usahanya berjalan, mampu memasarkan produk UMKM dan potensi lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat,” ujar Subandi.
Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar KDMP dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Aspek penyediaan aset, lokasi usaha, hingga strategi pemasaran produk lokal harus dipersiapkan dengan baik.
Pemkab Sidoarjo berharap koordinasi lintas instansi dapat membantu mengatasi berbagai kendala di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, keberadaan KDMP tidak hanya menjadi sarana fisik, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala KPPN Sidoarjo Vicensia Retnasari menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah lokasi KDMP di Kabupaten Sidoarjo.
Dari hasil pemantauan tersebut, KPPN memperoleh sejumlah masukan terkait kondisi dan kendala di lapangan. Masukan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk mendukung pengembangan KDMP agar lebih optimal.
Menurut Vicensia, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dia menegaskan, pengembangan KDMP perlu memperhatikan kesiapan operasional dan keberlanjutan usaha, bukan hanya pembangunan sarana dan prasarana.
Selain mendukung pengembangan KDMP, KPPN Sidoarjo juga memiliki sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah. Program tersebut mencakup pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), survei keekonomian debitur program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
KPPN Sidoarjo turut memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan KDMP.
Audiensi tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rahman, Asisten III Administrasi Umum Fenny Apridawati, jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, serta perwakilan KPPN Sidoarjo.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik, pemberdayaan UMKM semakin kuat, serta program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ( Jun )
