 |
| Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo mengadakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi. (Foto : Kominfo Sidoarjo) |
Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo mengadakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (15/10/2024) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Rapat ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tepatnya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, sebagai bentuk komitmen kuat Pemkab Sidoarjo dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi.
Pjs Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori, menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menekan angka korupsi di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan Indeks Integritas dan Monitoring Center of Prevention (MCP).
“Kami akan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas. Target kami adalah meningkatkan nilai MCP Sidoarjo serta Indeks Integritas di tahun mendatang,” ujar Isa Anshori.
 |
| Pjs Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori. (Foto : Kominfo Sidoarjo) |
Saat ini, MCP Sidoarjo pada tahun 2023 sudah mencapai nilai 91, sejajar dengan rata-rata Jawa Timur yang juga 91, dan lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75. Sedangkan, Indeks Integritas Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022 mencapai 75,90, namun sedikit menurun menjadi 75,31 pada tahun 2023. Kendati demikian, Isa Anshori optimis bahwa Sidoarjo mampu masuk dalam 10 besar kabupaten terbaik di Jawa Timur pada tahun 2024.
“Paling tidak, kami menargetkan masuk 10 besar kabupaten terbaik dalam pemberantasan korupsi, dengan kenaikan signifikan dari capaian 2023. Semua ini pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, memaparkan bahwa kasus korupsi yang sering ditemukan di lingkungan pemerintah, baik daerah maupun pusat, meliputi praktik penyuapan dan pengadaan barang dan jasa.
“Kasus penyuapan dan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa masih sering kami temui, terutama dengan modus mark-up harga serta keterlibatan pihak swasta dalam proyek pemerintah,” jelas Didik Agung.
 |
| Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo mengadakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi. (Foto : Kominfo Sidoarjo) |
Anggota Satgas Pencegahan Direktorat III Korsup KPK, Irawati, menambahkan bahwa ada tujuh fokus potensi risiko korupsi, yaitu perencanaan, penganggaran, manajemen ASN, pajak daerah, pelayanan publik, pengadaan, serta pengelolaan barang milik daerah.
“Kami berharap, melalui rapat ini, upaya pencegahan korupsi dapat dimulai sejak tahap perencanaan dan penganggaran APBD 2025,” kata Irawati.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan langkah konkret ini, Kabupaten Sidoarjo berharap dapat memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.(ADV)
