SIDOARJO – Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan kekecewaan atas lambatnya penyelesaian berkas sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga kini masih banyak belum tuntas.
Ketua LPKAN Sidoarjo, Chamim Putra Ghafoer, menilai terdapat ketimpangan antara capaian prestasi administratif yang diraih Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo dengan kondisi pelayanan di lapangan. Ia menyoroti pemberian predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas yang dinilai tidak sejalan dengan realitas yang dirasakan masyarakat.
“Penghargaan tersebut menjadi ironi di tengah banyaknya berkas PTSL warga yang belum terselesaikan. Ini jelas mengecewakan,” ujar Chamim dalam keterangannya.
Berdasarkan hasil investigasi LPKAN, ditemukan sejumlah berkas pengajuan sertipikat tanah warga yang telah diajukan sejak beberapa tahun lalu namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan status. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat, khususnya warga kecil yang membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.
Salah satu kasus yang disorot terjadi di Desa Durungbedug, Kecamatan Candi. LPKAN menerima laporan adanya puluhan berkas sertipikat warga yang belum rampung menjelang Hari Raya Idulfitri. Temuan serupa juga disebut terjadi di beberapa desa lain di wilayah Sidoarjo.
Chamim mengungkapkan, dalam sejumlah kasus, proses penyelesaian baru berjalan setelah adanya tekanan publik atau sorotan media. Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya sistem pelayanan yang seharusnya berjalan transparan dan responsif.
Menindaklanjuti temuan tersebut, LPKAN Sidoarjo menyatakan akan mengambil langkah tegas. Selain terus menghimpun data warga terdampak, lembaga tersebut juga berencana menggelar aksi unjuk rasa usai Hari Raya Idulfitri di depan Kantor BPN Sidoarjo.
“Aksi ini sebagai bentuk desakan agar ada transparansi dan percepatan penyelesaian seluruh berkas PTSL yang tertahan tanpa kejelasan,” tegasnya.
LPKAN berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan pertanahan, sehingga program strategis nasional seperti PTSL benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.( Red)
