SIDOARJO- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengatakan bahwa sinergi berbagai pihak sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan, khususnya terkait keselamatan ibu dan bayi.
“Kolaborasi menjadi faktor utama. Tanpa kerja sama yang kuat, angka kematian ibu dan bayi akan sulit ditekan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan peningkatan kesadaran penerapan Respectful Maternity and Newborn Care (RMNC) di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, serta sejumlah organisasi profesi seperti POGI, IDAI, dan IBI, serta perwakilan fasilitas layanan kesehatan.
Fenny menjelaskan, AKI dan AKB merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meski terdapat wacana perubahan indikator ke arah penanganan stunting, ia menegaskan bahwa keselamatan ibu dan bayi tetap menjadi prioritas utama.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sistem pelaporan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang kini telah berjalan secara daring. Menurutnya, pelaporan yang cepat dan akurat akan membantu pemerintah dalam mengambil langkah intervensi yang tepat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, menyampaikan bahwa meskipun secara nasional angka kematian ibu dan bayi menunjukkan tren penurunan, kondisi di Sidoarjo masih membutuhkan perhatian serius.
Ia mengungkapkan bahwa angka kematian bayi di Sidoarjo masih tergolong tinggi, meskipun berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, prevalensi stunting juga mengalami kenaikan dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen, meski masih lebih rendah dibandingkan angka nasional.
“Ini menjadi tantangan bersama yang harus segera ditangani melalui langkah konkret dan kolaboratif,” kata Lakshmie.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan berbagai program, di antaranya 1 Puskesmas 1 Obgyn (1P10), pendampingan layanan kesehatan ibu, peningkatan pemanfaatan buku KIA dalam pelayanan antenatal care (ANC), serta penguatan program “Sido Simpati”.
Selain itu, fasilitas layanan kesehatan juga didorong untuk menyediakan rumah singgah bagi ibu hamil dengan risiko tinggi guna memastikan akses layanan kesehatan yang lebih optimal.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap dapat menekan angka kematian ibu dan bayi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jh
