SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mempercepat langkah pembenahan sistem pengelolaan sampah guna mengantisipasi ancaman krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memetakan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), memperkuat sistem pengelolaan berbasis digital, serta meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah di tingkat desa.
Bupati Sidoarjo, , menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melainkan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
"Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat," ujar Subandi saat audiensi bersama tim DLHK di Opsroom, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa langkah pembenahan harus segera dilakukan agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa mendatang.
Sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah, Pemkab Sidoarjo akan menerapkan sistem dashboard digital yang terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kinerja TPS 3R, layanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat secara real time.
"Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah," kata Subandi.
Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 534 ton atau 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya. Sementara volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena TPA Griyo Mulyo Jabon diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan apabila tidak ada perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan sampah.
Selain itu, praktik pembuangan sampah liar juga masih menjadi persoalan. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola dengan baik dan masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran sebesar Rp4,02 miliar guna mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan optimal. Selain itu, Rp14,12 miliar akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Hasil evaluasi DLHK menunjukkan dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 unit masih berkinerja rendah dan 25 unit lainnya tidak aktif. Padahal keberadaan TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah terlayani.
Dalam upaya penegakan aturan, Pemkab Sidoarjo juga akan mendorong pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Langkah tersebut disertai dengan penerapan sanksi bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
"Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan," tegasnya.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi hingga tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang. Jun
