SIDOARJO – Sebanyak 324 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Kabupaten Sidoarjo formasi tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada Selasa (28/10/2025). Penyerahan SK dilakukan secara digital oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, dan dapat diunduh secara mandiri melalui aplikasi myasn.bkn.go.id milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kegiatan penyerahan SK tersebut berlangsung di Fave Hotel Sidoarjo dan dihadiri jajaran pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, serta perwakilan dari masing-masing formasi yang dilantik. Suasana penuh haru dan semangat terasa sejak pagi, ketika para pegawai baru resmi menjadi bagian dari aparatur pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi setiap pegawai yang baru dilantik. Menurutnya, status sebagai ASN PPPK bukan sekadar pengakuan, tetapi amanah besar yang harus dijaga dengan tanggung jawab tinggi.
> “Sebagai pegawai pemerintah, kinerjanya harus profesional. Saya selalu mengingatkan agar PPPK dengan perjanjian kerja lima tahun ini bekerja sesuai komitmen dan mampu membawa perubahan untuk kemajuan, terutama dalam pelayanan publik Sidoarjo,” tegas Bupati Subandi.
Ia menambahkan, pengangkatan sebagai PPPK merupakan bentuk kepercayaan pemerintah daerah kepada individu yang dinilai memiliki kompetensi dan dedikasi. Karena itu, setiap pegawai dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan inovasi dan etos kerja tinggi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
> “Jabatan ini adalah kepercayaan yang harus dijaga. Pemerintah daerah butuh aparatur yang tangguh, disiplin, dan mampu berinovasi di era digital. Jadilah bagian dari perubahan positif untuk Sidoarjo yang lebih baik,” pesan Subandi kepada seluruh peserta.
Dorongan untuk ASN Adaptif di Era Digital
Bupati juga menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks, terutama di tengah perkembangan teknologi dan dinamika pelayanan publik. Ia meminta agar para PPPK tidak hanya puas dengan pencapaian status ASN, tetapi terus meningkatkan kapasitas diri dan kemampuan digital.
> “Kita tidak bisa bekerja dengan cara lama di zaman yang serba cepat ini. ASN harus adaptif, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan. Saya ingin aparatur di Sidoarjo menjadi pelayan masyarakat yang cerdas dan solutif,” ujarnya.
Menurut Subandi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tengah fokus membangun birokrasi yang modern dan responsif, sejalan dengan visi daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Misbahul Munir, menjelaskan bahwa seleksi PPPK Tahap II Formasi 2024 telah dilaksanakan pada 7–10 Mei 2025 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dari BKN. Proses seleksi berlangsung di Atrium Graha Pena Surabaya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
> “Dari hasil seleksi tersebut, sebanyak 324 peserta dinyatakan lulus dan telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Mereka terdiri atas 36 tenaga teknis, 108 tenaga guru, dan 180 tenaga kesehatan,” terang Munir.
Ia menambahkan, kehadiran tenaga baru ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor, terutama pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo.
BKD juga menegaskan bahwa sistem rekrutmen PPPK kini semakin terbuka dan berbasis merit, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa intervensi pihak mana pun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Kisah Inspiratif dari PPPK Tertua
Menariknya, dari ratusan pegawai yang menerima SK tersebut, terdapat sosok penerima SK tertua berusia 57 tahun, yaitu Sugeng Pratikno, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Meski telah memasuki usia menjelang pensiun, semangat pengabdiannya tetap tinggi.
> “Saya tidak pernah menyangka masih diberi kesempatan menjadi ASN di usia sekarang. Ini bukti bahwa pengabdian tidak mengenal usia. Selama masih bisa memberi manfaat untuk murid dan masyarakat, saya akan terus berusaha menjadi guru yang baik,” ujar Sugeng dengan mata berkaca-kaca.
Kisah Sugeng menjadi inspirasi bagi para pegawai muda lainnya. Ia menunjukkan bahwa loyalitas dan semangat belajar tidak dibatasi umur. Bupati Subandi pun memberikan apresiasi khusus atas dedikasi tersebut.
> “Pak Sugeng adalah contoh nyata bahwa pengabdian sejati lahir dari hati. Kita harus meneladani semangatnya,” ucap Subandi.
ASN Muda dari IPDN Juga Dilantik
Selain penyerahan SK PPPK, pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi empat lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXI tahun 2025 dan tiga lulusan IPDN angkatan XXXII tahun 2025. Proses sumpah dilakukan secara digital, menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola ASN berbasis teknologi.
Dengan demikian, penambahan aparatur baru ini diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga percepatan transformasi digital birokrasi.
Langkah Menuju Birokrasi Modern
Bupati Subandi menutup sambutannya dengan mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk bersinergi mewujudkan Sidoarjo sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan berintegritas tinggi. Menurutnya, aparatur adalah wajah pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga setiap tindakan dan pelayanan harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme.
> “Saya tidak ingin aparatur bekerja hanya karena rutinitas. Jadilah pelayan masyarakat yang hadir dengan hati, dengan inovasi, dan dengan tanggung jawab. Kita semua adalah bagian dari perubahan menuju Sidoarjo yang lebih baik,” tutupnya disambut tepuk tangan hadirin.
Acara penyerahan SK PPPK ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Dengan semangat baru, diharapkan para pegawai yang dilantik mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani seluruh lapisan masyarakat. (Jh)
