Sidoarjo – Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai menjadi perhatian daerah lain. Salah satunya Kabupaten Karangasem, Bali, yang melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata dan diterima Bupati Sidoarjo Subandi bersama jajaran Pemkab Sidoarjo, di antaranya Kepala Bappeda Ainur Rahman dan Kepala Diskominfo Eri Sudewo.
Dalam pertemuan itu, Bupati Karangasem mengungkapkan ketertarikannya terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Sidoarjo yang dinilai berhasil memaksimalkan potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan yang terukur dan berbasis teknologi.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD),” ujar I Gusti Putu Parwata.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini tidak ringan, terutama setelah adanya kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Sementara di Karangasem, porsi belanja pegawai masih mencapai 46 persen.
Karena itu, pihaknya menilai inovasi dan strategi yang diterapkan Sidoarjo dapat menjadi referensi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain sektor pendapatan, Karangasem juga membuka peluang kolaborasi dengan Sidoarjo, khususnya dalam pengembangan potensi pariwisata dan penguatan ekonomi daerah berbasis kemitraan antarwilayah.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bertumpu pada kawasan industri, tetapi juga diperkuat melalui sistem digitalisasi pemerintahan dan pengawasan berbasis teknologi.
“Selain dari kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk memantau perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, seluruh transaksi dapat diawasi sehingga tidak ada celah pelanggaran retribusi,” jelas Subandi.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo saat ini tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sistem tersebut dirancang untuk mendukung monitoring pendapatan, pengeluaran daerah, pelayanan publik hingga proyek strategis secara real time.
“Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Nantinya semua data bisa dibandingkan, dipantau, dan menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Subandi, pemanfaatan teknologi menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di tengah tuntutan efisiensi anggaran nasional.
Ia berharap, penguatan sistem digital, koordinasi lintas OPD, serta sinergi dengan DPRD dan berbagai mitra dapat terus mendorong optimalisasi PAD Kabupaten Sidoarjo secara berkelanjutan. Jh
